Jakarta,Suaranusantara.co-Terdapat lima masalah agraria di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan ada tiga masalah utama yaitu soal sengketa tanah, administrasi pertanahan, serta mafia tanah
“Tujuan akhir dari penyelesaian masalah ini dalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan,” ujar Sofyan dalam siaran pers, Kamis (16/09/2021).
Sementara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menambahkan, permasalahan lainnya dari wilayah itu adalah belum siapnya regulasi dan masih terhambatnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih terhambat.
“Kita harus berkolaborasi mengembangkan RDTR di berbagai wilayah, khususnya kawasan ini,” terang Surya. Namun demikian, dia mengapresiasi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Manggarai Barat yang sudah berupaya keras dalam mengupayakan penanganan konflik pertanahan.
Maka dari itu, Surya akan mempersiapkan strategi untuk mempercepat serta mengatasi permasalahan yang ada. “Kita sedang siapkan roadmap (peta jalan), strategi penyelesaian konflik di sini, termasuk juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum dan semua harus terlibat,” tegas Surya.
Peran Kementerian ATR/BPN harus fleksibel dan bisa mencari ruang mana yang bisa dimediasikan maupun yang masuk jalur hukum. Langkah berikutnya, pihaknya akan piloting (uji coba) bagaimana dalam membereskan sengketa konflik tanah secara konkret.
Dalam mengatasi masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan integritas dari jajaran Kementerian ATR/BPN. “Kenapa integritas penting, karena tidak ada sekolahnya. Itu merupakan pilihan masing-masing dan perlu menjaga integritas hususnya di Kabuparen Manggarai Barat ini,” tambah Surya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTT Jaconias Walalayo berpendapat jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi NTT akan terus melakukan perbaikan dan koordinasi atas permasalahan yang ada.
“Tipologi kasus di sini cukup besar, tumpang tindih besar karena terjadi di pekerjaan masa lalu yang melebihi update (pembaruan) data,” papar Jaconias.
Hal ini tentu menjadi perhatian untuk melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas data yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan pelayanan berbasis elektronik.
Jaconias juga memberikan pesan kepada jajaran Kantah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Tuntuan pelayanan tinggi di sini, tidak sedikit, permasalahan sangat tinggi sehingga perlu ekstra hati-hati. Kenapa itu perlu? Supaya jangan sampai kita menimbulkan permasalahan baru di atas hak, saya ingatkan untuk lebih teliti,” tandas Jaconias
