Vaksin Sinovac Tahap Pertama Kadaluarsa 25 Maret

Jakarta, Suaranusantara.co – Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan Vaksin Sinovac segera sampai kepada seluruh unit pelayanan yang ada di Indonesia. Alasannya vaksin tahap pertama kadaluarsa pada 25 Maret 2021.

“Penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif,” kata Najamudin di Jakarta, Sabtu, 13 Maret 2021.

Ia berharap Kementerian Kesehatan bisa memastikan skema pendistribusian Vaksin Sinovac hingga ke daerah terpencil. Jika Menkes tidak prima mendistribusikan maka vaksin yang kadaluarsa akan sia-sia karena tidak bisa dimanfaatkan.

“Penting dari pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik,” ujar senator asal Provinsi Bengkulu ini.

Menurutnya, skema distribusi vaksin harus tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas. Prioritas harus disesuaikan dengan daerah penerima serta klaster masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19.

“Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian Vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran,” tutur Najamudin.

Dia menambahkan bangsa ini memang tidak punya pengalaman terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk pandemi. Namun cara pemerintah dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah di negara ini.

“Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan kedepan, khususnya cara hidup bernegara kita,” tutup Najamudin.

Baca juga: Panglima TNI Minta 4 Pilar Bersinergi Kawal Penanganan Covid-19

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P., di dampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dan Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., melakukan inspeksi mendadak ke beberapa lokasi di Ibukota terkait penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro. Selasa (22/6/2021).

Salah satunya adalah Kelurahan Rorotan Jakarta Utara. Di sini Panglima TNI memberikan arahan Babinsa dan Babinkantibmas untuk mendirikan Posko Covid-19. Agar terlaksananya sinergitas 4 pilar (TNI, Polri, Pemda dan Dinkes), guna menangani Covid-19.