Kepala Bappenas Hadiri Rapat Tingkat Menteri

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Indonesia berjumlah 10,19%, tahun 2021 tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,2 – 9,7%, tahun 2022 tingkat kemiskinan ditargetkan sebanyak 8,5 - 9% dan tahun 2024 tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6 - 7%.

8 Juli 2021

Reading Time: 1min read

Jakarta, Suaranusantara.co – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri rapat tingkat menteri, yang di selenggarakan secara fisik, Rabu, 9 Juni 2021.

Rapat yang di jadwalkan berlangsung selama satu minggu tersebut akan membahas sejumlah isu penting. Hari ini pembahasannya mengenai sasaran tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini.

Sebagaimana di beritakan sebelumnya, pada 2020 tingkat kemiskinan Indonesia berjumlah 10,19%, pada 2021. Tingkat kemiskinan di targetkan sebesar 9,2 – 9,7%, lalu 2022 Dan tingkat kemiskinan di targetkan sebanyak 8,5 – 9%. Sedangkan pada 2024 tingkat kemiskinan di targetkan sebesar 6 – 7%.

Salah satu hal yang di soroti dalam pertemuan itu antara lain peran Kementerian Sosial dalam penurunan kemiskinan kronis. Pertama, dengan perbaikan akurasi data yaitu pemutakhiran dan perluasan cakupan data secara dinamis untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Jalur Gelap Wae Kelambu Terbongkar: Bea Cukai Labuan Bajo Sita 880 Ribu Batang Rokok Ilegal Senilai Rp1,3 Miliar

Seruan Hangat Konstantinus Selamat: Merawat Persaudaraan dan Berani Berbenah Demi Watu Rambung

Aksi Oknum TNI Memakan Korban: Kunjungan Dandim Hanyalah Pemanis di Tengah Darurat Evaluasi Prajurit

Akses Masuk Kantor Desa Golo Langkok Tertutup, Cakades Nomor Urut 4 Soroti Fasilitas Publik Tanpa Jalan Masuk

Kedua, perbaikan tata kelola bantuan melalui penyaluran secara digital untuk transparansi bantuan, penentuan kriteria yang jelas penerima bantuan sosial (sangat miskin, miskin, dan rentan), dan mendukung transformasi subsidi LPG dan listrik menjadi bantuan sosial.

Ketiga, komplementaritas bantuan melalui penyelenggaraan layanan, untuk mendorong mempercepat graduasi keluarga miskin, misalnya peningkatan ekonomi melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta pemberian bantuan rumah tidak layak huni dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Keempat, memperkuat layanan sosial melaui peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial sebagai core business di luar dan dalam Balai Rehabilitasi Sosial. Juga pembagian peran yang jelas dengan pemerintah daerah dan sentra kreasi di balai di lakukan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah.

Selain itu, peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pengelolaan dana desa untuk mengurangi kemiskinan juga turut di bahas. Antara lain melalui Undang-Undang Desa, arah kebijakan dana desa dalam RKP 2022, SDGs Desa dan formula alokasi dana desa.