Jakarta, Suaranusantara.co – Himpunan Mahasiswa Kaimana menggelar aksi damai dengan tuntutan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Rabu (7/4).
Menurut Koordinator Aksi Himpunan Mahasiswa Kaimana, Moytuer Boimasa, aksi yang di gelar juga dalam rangka menyikapi momen 54 tahun pemberian izin PT Freeport.
Dalam aksinya massa yang berjumlah puluhan orang ini membentangkan spanduk yang berisi dukungan Himpunan Mahasiswa Kaimana terhadap pelaksanaan Otsus.
“Pertama,kami mendukung Otsus untuk membangun Papua dan Papua Barat menuju sejahtera. Kedua, Pemekaran wilayah untuk memajukan Papua dan Papua Barat. Ketiga PT Freeport untuk mensejahterakan masyarakat Papua,” kata Boimasa.
Intinya, kata dia, mahasiswa Kaimana, mendukung Otsus untuk dilanjutkan. Karena, pelaksanaan Otsus ini sangat penting untuk mendorong kesejahteraan rakyat Papua dari gunung sampai pantai.
“Kami juga meminta pemerintah pusat agar memperhatikan daerah dan menindak serta menagkap para mafia dana Otsus,” tegasnya.
Dukung Pemekaran
Menurut dia, kesejahteraan tidak akan di rasakan apabila dana Otsus terus di korupsi. Isu lain yang di suarakan Himpunan Mahasiswa Kaimana adalah soal pemekaran wilayah.
“Kami mendukung pemekaran daerah otonomi baru agar pembangunan di Papua dan Papua Barat tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, beberapa mahasiswa peserta aksi membawa poster-poster yang bertuliskan Otsus Masa depan Papua dan Papua Barat. Juga poster yang bertuliskan Dukung Otonomi Khusus Sejahterkan Papua Papua Barat dan Tangkap Mafia Otsus.
Boimasa menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk memperpanjang operasi PT Freeport Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia melalui PT Inalum sudah menjadi pemegang saham mayoritas, namun masih membutuhkan PT Freeport untuk mengolah tambang underground yang berteknologi dan infrastruktur canggih yang akan berdampak pada perekonomian Papua dan nasional.
Aksi yang di lakukan Himpunan Mahasiswa Kaimana salah satunya mendukung keberlanjutan PT Freeport Indonesia, di mana hari ini bertepatan sebagai momen 54 tahun pemberian izin PT Freeport Indonesia. Selain itu, mahasiswa tersebut juga mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus dan kebijakan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.
“Akan tetapi kami mahasiswa Kaimana juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas indikasi adanya korupsi dan penyalahgunaan dana agar dana ini tersalurkan tepat sasaran,” tegasnya.(SN)
