Jakarta,Suaranusantara.co – Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) mengeluhkan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasalnya keberadaan lembaga tersebut tidak di rasakan manfaatnya oleh petani-petani kecil, padahal mereka di tarik dana oleh badan tersebut.
Hal itu di sampaikan oleh perwakilan POPSI yang terdiri dari Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan dan Sekretaris POPSI saat melakukan audiensi ke Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Kamis, 3 Juni 2021.
“Seharusnya dana BPDPKS buat petani langsung, karena petani berkontribusi terhadap dana itu. Yang ada justru pemerintah menggulirkan subsidi untuk industri biodiesel (B30). Jadi ini sangat tidak adil,” kata Darto yang merupakan Sekjen SPKS.
Sementara itu Alpian Rahman dari Apkasindo Perjuangan mengeluhkan BPDS yang kurang responsif terhadap kepentingan petani sawit.
“Di BPDPKS ini tidak ada utusan dari petani sawit. Sehingga kita-kita sebagai petani ini tidak pernah diajak bicara bagaimana baiknya alokasi dana dan lain-lainnya,” kata Alphian.
Ia menambahkan, struktur kelembagaan BPDPKS ini juga, justru didominasi kelompok pengusaha sawit, dimana mereka ada di dalam komite pengarah.
“Kita berharap DPD menyuarakan kerisauan para petani sawit. Apalagi DPD RI merupakan wakil daerah. Sehingga kami tepat jika mengadukannya ke sini,” ujarnya.
Menyikapi persoalan tersebut, LaNyalla mengatakkan pihaknya siap menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, DPD lewat Komite II akan berusaha rapat dengan BPDPKS.
“Nanti Komite II biar agendakan rapat dengan BPDPKS. Aspirasi dari teman-teman petani sawit kita sampaikan kepada mereka,” kata LaNyalla
Seperti di ketahui, POPSI terdiri dari beberapa asosiasi petani sawit yang di dalamnya ada 300 ribu petani sawit. Di mana mereka menguasai 60 % lahan sawit yang Indonesia.
